JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kebijakan untuk memberlakukan karantina kesehatan merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Hal itu termasuk dalam penerapan karantina wilayah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah," kata Presiden Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).
Selain itu, Kepala Negara meminta penerapan pembatasan sosial (physical distancing) di masyarakat dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," kata .
Kepala Negara menjelaskan, agar penerapan physical distancing dapat berjalan lebih baik, diperlukan kebijakan darurat sipil. Ia meminta segera disiapkan aturan pelaksanaan pembatasan sosial dalam skala besar.
Baca Juga : Presiden Jokowi Minta Tenaga Kesehatan & ODP Diprioritaskan Jalan Rapid Test Covid-19
"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja," ucapnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)