Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Sekretariat Kabinet, Begini Isinya

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Perpres ini jadi acuan kerja Setkab.

“Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet,” demikian keterangan pemerintah seperti dilansir dari laman resmi Setkab, Kamis (16/4/2020).

Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada 6 April 2020. Dalam Perpres disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

‘’Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan,’’ bunyi pasal 2 Perpres tersebut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;

b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;

 

Istana Kepresidenan, Jakarta (Okezone)

c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden ;

e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;

f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;

g. pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;

h. penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;

i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;

j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan