Viral Bupati Marah-Marah dan Kritik Penyaluran Bansos Covid-19

"Emangnya menteri itu semuanya lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala desa itu cuma garong. Jangan menggeralisir. Kasih saja diskresi dikawal oleh polisi, KPK, jaksa, LSM, wartawan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat terlalu banyak membuat aturan terkait penyaluran bansos. Kenyataan di lapangan, kata dia, justru masih banyak pemerima BLT yang kelaparan dan butuh segera bantuan makanan.

"Terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri ini. Omong kosong. Rakyat sampai datang biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLTnya kapan. Bahkan, ada yang bilang, kasih aja beras 5 kilo gausah BLT. Kita sudah mau makan sekarang. BLT terlalu ribet," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, kepala dinas sosial di daerahnya bingung karena dipaksa harus membuka rekening kembali. Ia meminta agar pemerintah bertanggung jawab jika ada warganya yang meninggal karena kelaparan.

"Kenapa? Karena dia kan engga tau rakyat mati kelaparan. Saya yang tanggung jawab. Karena aturan kemudian mempersulit, bisa saja ada rakyat yang enggak makan," imbuhnya.

(Arief Setyadi )