Menurut Ade, masalah sistem pembelajaran daring yang dialami sejumlah sekolah seharusnya tidak terjadi. Kalaupun terjadi, dinas pendidikan setempat yang harusnya bergerak mengatasi masalah itu.
"Makanya setiap daerah, dinas pendidikan harus buat acuan pedoman atau prosedur operasi standar (POS) itu harus betul-betul tepat sehingga proses pembelajaran selama dua minggu ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya seperti dikutip dari BBC Indonesia.
Di lain pihak, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menilai seharusnya sistem pembelajaran daring ini tidak menjadi kendala bagi sekolah. Pasalnya, di era teknologi digital ini semua orang sudah akrab dengan gawai.
"Sebetulnya sistem daring itu sudah berjalan. Tidak ada corona pun daring sudah berjalan, sudah terbiasa. Kenapa FAGI mendesak sekolah diliburkan karena kami sudah tahu di lapangan. Belajar itu sekarang lebih dimudahkan, tidak perlu membagi buku kepada siswa, toh e-book dan semua materi pelajaran sudah bisa dikirimkan lewat media sosial yang sederhana," kata Ketua FAGI, Iwan Hermawan.
Hingga hari ini, Rabu (29/4/2020) tercatat sebanyak 97,6 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Sisanya sebanyak 2,4 persen belum melakukan karena daerahnya tidak terjangkit corona atau tidak memiliki perangkat pendukung.
Dari jumlah 97,6 persen tersebut, sebanyak 54 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh sepenuhnya, yakni guru dan siswa mengajar dan belajar dari rumah.
46 persen lainnya, guru masih mengajar dari sekolah, tapi muridnya di rumah. Hal tersebut disebabkan banyak sekolah yang masih mewajibkan guru untuk datang ke sekolah.
(Khafid Mardiyansyah)