JAKARTA – Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani menilai kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi terkait relaksasi transportasi bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi virus corona. Akibatnya, kebijakan tersebut membuat masyarakat bingung.
"Pernyataan Menhub menimbulkan kebingungan masyarakat, boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan, padahal PSBB masih berlanjut, jadi mana yang benar?" katanya kepada Okezone, Jumat (15/5/2020).
Menurut Netty, kebijakan tersebut juga sarat dengan tidak memenuhi rasa keadilan. Di mana pemerintah membebaskan para pelaku bisnis maupun pejabat berkeliaran di luar, sementara masyarakat yang menjadi korban kehilangan pekerjaannya dilarang bepergian.
"Masyarakat dilarang mudik, padahal ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan di kota, terpaksa harus pulang kampung, karena tidak bisa lagi bertahan hidup di kota. Sementara pejabat dan pebisnis dengan alasan tertentu diperbolehkan," ucapnya.