Pemerintah Sebut Penanganan Lingkungan Punya Prioritas Sama dengan Pengentasan Kemiskinan

Siti Nurbaya juga menegaskan pentingnya pengembangan studi environmental diplomacy seperti diutarakan Rektor IPB dan telah dibahas oleh IPB dan UI untuk pengembangannya, karena hal tersebut sangat penting agar kita terhindar dari perilaku hegemonial atas sumberdaya alam dan lingkungan, yang dapat mengancam keilmuan.

“Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang mengandung polaritas politik,” ujar Siti Nurbaya.

Hadir dalam halal bihahal ini, Rektor Universitas Tirtayasa, Fatah Sulaiman , Rektor IPB Prof. Arif Satria, Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A, dosen, alumni se Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL.

Untuk itu, Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy. Bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.

(Khafid Mardiyansyah)