Komisi III Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tengah Krisis Akibat Pandemi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, hari ini, Selasa (7/7/2020). Sayangnya, rapat tersebut digelar secara tertutup.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengaku bahwa pihaknya diminta oleh Komisi III DPR untuk menindak tegas para pihak yang melakukan korupsi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Selain itu, kata Ali, Komisi III juga mendesak agar KPK mengoptimalkan penindakan di sektor sumber daya alam.

"Komisi III DPR juga meminta KPK mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan dalam penanganan perkara korupsi khususnya di bidang sumber daya alam, penyalahgunaan wewenang di berbagai institusi dan korupsi yang merugikan masyarakat terutama yang terjadi pada masa krisis akibat pandemi Covid-19," kata Ali saat dikonfirmasi ihwal hasil RDP dengan DPR.

Lebih lanjut, diterangkan Ali, terdapat sejumlah pembahasan yang fokus dibicarakan antara Komisi III DPR dengan KPK. Salah satunya, diakui Ali, DPR menyoroti tugas dan fungsi KPK terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, dalam beberapa waktu belakangan ini.

"RDP membahas tentang tugas dan fungsi KPK antara lain penjelasan KPK terkait dengan laporan evaluasi KPK terhadap pelaksanaan relokasi anggaran dan pelaksanaan refokusing kegiatan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi covid 19 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan rawan terjadinya korupsi," bebernya.

Baca Juga : Pencuri Ini Dapat Telefon Genggam dan Rp500 Ribu, tapi Motornya Ketinggalan

Baca Juga : Korban Pelecehan di Surabaya Minta Pendeta HL Dihukum Seberat-beratnya

Ali juga mengakui bahwa ada beberapa kasus yang digali oleh sejumlah anggota Komisi III DPR pada saat RDP, tadi. Anggota Komisi III DPR, sambungnya, menggali sejumlah kasus yang menarik perhatian masyarakat.

"Terkait dengan penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan hambatan-hambatab apa yang masih dihadapi terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan negara," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)