DPR Minta Ombudsman dan Media Soroti Netralitas ASN di Pilkada

JAKARTA - Komisi II DPR tidak heran dengan data yang diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa ada 10 daerah dengan kasus ketidaknetralan tertinggi. Karena, fenomena ini selalu terjadi di setiap pilkada maupun pemilu sehingga, butuh peran Ombudsman RI dan media massa untuk ikut menyoroti ASN yang tidak netral tersebut.

“Masalah ASN saat Pemilu dan Pilkada selalu muncul,” kata Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi Koran Sindo, Selasa (11/8/2020).

Untuk menanggulangi ASN yang tidak netral, Mardani berpandangan bahwa upaya ekstrem adalah menjadikan ASN seperti TNI/Polri. Kemudian, para pejabat daerah atau pihak-pihak terkait, sebaiknya ikut membantu pada ASN untuk fokus pada fungsi dan profesionalismenya.

Ketua DPP PKS ini pun meminta agar pemerintah maupun penyelenggara pemilu tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak netral, begitunjuga dengan calon kepala daerah inkumben.

“Solusi jangka pendeknya berikan sanksi keras bagi kepala daerah atau pihak yang menyalahgunakan ASN. Kalau inkumben, batalkan keikutsertaannya di dalam Pilkada,” tegasnya.

Baca Juga : Ini Peran 3 Pelaku Penembakan Misterius di Tengerang Selatan

Baca Juga : Ini Langkah Pemkot Terkait Bangunan di Bawah Tanah Stasiun Bekasi

Soal pengawasan, menurut Mardani, karena adanya keterbatasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka diperlukan peran lembaga lain seperti ORI dan juga media massa untjm menyoroti kasus ini di berbagai daerah.

“Surat Keputusan ada, tapi ruang gerak kepala daerah memang masih mungkin karena ada banyak ruang abu-abu. Karena itu pelibatan Ombudsman dan media untuk mengangkat malapraktik para kepala daerah pada ASN dan aparat desa atau kelurahan termasuk RT/RW,” usul Mardani.

(Angkasa Yudhistira)