Mendagri Antisipasi Kerumunan di Penetapan dan Pengundian Paslon Pilkada

Dalam rakor tersebut, sambung dia, arahan Menko Polhukam agar daerah melakukan rakor dengan 3 agenda yakni, mensosialisasikan tahapan-tahapan dan kerawanannya, gangguan konvensional, aksi kekerasan, konflik dan mencegah tahapan dari penyebaran Covid-19; mensosialisasikan PKPU tentang tahapan lanjutan yang banyak belum dipahami; dan mengundang parpol lokal dan kontestan untuk menjelaskan dan memahami PKPU dan aturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan deklarasi mendukung pilkada yang aman, damai, lepas dari konflik, kekerasan dan tidak menjadi media penularan Covid-19.

“18 September kita monitor, 270 daerah itu, karena ada 9 gubernur otomatis kabupaten/kota di provisni akan melaksanakam kegiatan pilkada, total 319 kabupaten-kota, kami sama-sama mendorong KPU-Bawaslu juga unsur lain Polri, TNI, Kejaksaan untuk melaksanakam rakor daerah untuk undnag parpol daerah dan kontesan,” papar Tito.

Menurut mantan Kapolri ini, sudah 319 daerah yang melakukan rakor per 18 September kemarin, sekaligus mempersiapkan dua tahapan lanjutan yakni tahapan penetapan paslon pada 23 September dan tahapan pengundian nomor urut paslon tanggal 24 September yang rawan kerumunan massa, rawan euforia calon dan mungkin rawan yang kecewa. Dan itu pendekatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 2 tahapan lanjutan.

“Kita harapkan mudah-mudahan di tahapan cukup rawan hari Rabu, 23 September penetapan paslon dan 24 September undian nomor paslon ini mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan,” ucap Tito.

(Khafid Mardiyansyah)