Mendagri Antisipasi Kerumunan di Penetapan dan Pengundian Paslon Pilkada

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk menegakkan disiplin protokol Covid-19 di Pilkada Serentak 2020.

Berkaca dari banyaknya pelanggaran pada pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, pihaknya sudah mengantisipasi potensi serupa pada tahapan penetapan dan pengundian pasangan calon (paslon) pada 23 dan 24 September mendatang.

“Saya melihat ini yang belum maksimal karena koordinasi yang pendek hanya 2 hari (penetapan PKPU Pilkada tanggal 1 September), sehingga tanggal 4-6 September terjadi kerumunan. Bisa saja terjadi karena spontan masih menggunakan cara lama atau memang tidak tahu dan kurang koordinasi sehingga mengundang reaksi publik, skeptical kepada tahapan lanjutan yang menjadi media penularan Covid-19,” kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Karena itu, Tito melanjutkan, pada September Menko Polhukam sudah mengundang stakeholder terkait pilkada ini di tingkat nasional yang diikuti semua unsur di daerah, KPU dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, Polri, TNI, Ketua Satgas Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kejaksaan, pemerintah daerah (pemda) dari jajaran Satpol PP dan Kesbang Linmas.