Pandemi Covid-19, Tahapan Pilkada Serentak 2020 Dinilai Terkendali

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan delapan daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan pada hari pertama kampanye. Sementara di hari kedua, Bawaslu menemukan 10 daerah yang melakukan hal yang sama. Artinya jika ditotal hanya 18 dari 270 daerah, yang melaksanakan pilkada serentak atau setara dengan 7% yang melanggar protokol kesehatan.

 Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Usul Terapkan Kotak Suara Keliling 

Menanggapi hasil monitoring Bawaslu ini, Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu Agung Permana menegaskan, bahwa temuan ini menjadi bukti adanya sinergitas antarpemangku kepentingan.

Penyelenggara dan pengawas pilkada, parpol pengusung, serta Polri didukung TNI relatif mampu mengendalikan tahapan pilkada agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Karena itu, tahapan pilkada layak dilanjutkan sesuai jadwal.

 Baca juga: Update Corona di Indonesia 29 September 2020: Positif 282.724 Orang, Sembuh 210.437 & Meninggal 10.601 

Wahyu juga mengapresiasi, langkah semua pemangku kepentingan yang tetap menggelar Pilkada dengan protokol kesehatan ketat. Menurutnya, ini sebagai ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta pemenuhan hak-hak asasi warga negara.

"Pilkada merupakan sarana berdemokrasi bagi masyarakat, dan merupakan yang dijamin oleh konsitusi, yakni hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dengan tetap menomorsatukan keselamatannya di tengah pandemi Covid-19," kata Wahyu.

 Baca juga: 132.496 Orang Dinyatakan Pasien Suspek Virus Corona 

Wahyu menjelaskan, pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan begitu saja, karena merupakan konsekuensi logis dianutnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini menjadi momen penting untuk untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi, karena nanti masyarakat akan dapat memilih calon-calon pemimpinnya secara demokratis untuk kemaslahatan bangsa dan negara, terlebih daerahnya," sambungnya.

Namun Wahyu juga mengingatkan, bahwa masa kampanye masih panjang. KPU, Bawaslu, aparat Polri yang didukung TNI harus terus mengingatkan semua paslon agar mematuhi protokol kesehatan selama masa kampanye.

(Awaludin)