Saat Tanda Tangan Bung Karno Tak Bisa Hentikan Pembantaian 90 Serdadu Kaigun di Bekasi

PERISTIWA pembantaian 90 serdadu Kaigun (Angkatan Laut Jepang) di tepi sungai dekat Stasiun Bekasi, pada 19 Oktober 1945 atau tepat 75 tahun silam, menjadi catatan kelam masa revolusi.

Pada masa itu, Bekasi dikenal sebagai “tempat berkumpulnya” para jago dan kombatan revolusioner yang ingin unjuk diri, serta ingin balas dendam kepada penjajah.

(Baca juga: Saat Kolonial Belanda di Nusantara Luluh Lantak di Tangan Jepang)

Melansir buku ‘KH Noerali: Kemandirian Ulama Pejuang’, Okezone kembali mengulas kisah kelam pembantaian serdadu Kaigun di Bekasi. Kala itu, puluhan serdadu Kaigun itu akan dipulangkan melalui jalur udara dari Kalijati, Subang menggunakan kereta api (KA) dari arah Stasiun Jatinegara.

(Baca juga: Romusha dan Jugun Ianfu, Sepenggal Kisah Suram Masa Pendudukan Jepang)

Saat melintas Stasiun Bekasi, rangkaian KA tersebut dicegat. Meski sudah menunjukkan surat jalan yang bertanda tangan presiden pertama RI, Soekarno, sekelompok personel Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pimpinan Letnan Dua (Letda) Zakaria tetap melakukan sweeping (penggeledahan).

Sebelumnya, Mayor Sambas Atmadinata sudah menginstruksikan kepada Letda Zakaria bahwa akan ada rombongan KA pemulangan tentara Jepang. Namun, Letda Zakaria keukeuh akan tugas pokoknya untuk tetap melakukan pemeriksaan pada setiap KA yang lewat Stasiun Bekasi.

Namun saat dilakukan penggeledahan, sebuah tembakan meletus dari pihak Jepang. Sontak masyarakat sekitar turut mengepung rangkaian KA. Puluhan tentara Jepang itu langsung ditahan di sebuah tempat di seberang Kali Bekasi.

Beberapa saat kemudian, entah atas perintah siapa, satu per satu mereka disembelih. Leher mereka digorok di tepi Kali Bekasi dan tubuhnya pun dilemparkan ke Kali Bekasi.

Mendengar kabar pembantaian ini, perwira Kaigun yakni Laksamana Tadashi Maeda berang dan minta penjelasan pemerintah republik. Tokoh militer Negeri Sakura yang “menyediakan” tempat bagi lahirnya teks proklamasi itu, tak terima atas insiden tersebut.

Setelah peristiwa tersebut, kapolri pertama, Kombes Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, bersama seorang staf Departemen Luar Negeri RI langsung Laksamana Maeda. Kapolri meminta maaf dan memberi penjelasan bahwa insiden itu berada di luar kemampuan pemerintah republik.