Agar Warga Tak Salah Paham, Pemerintah Diminta Jelaskan Pengertian Resesi

JAKARTA - Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis meminta pemerintah untuk menjelaskan pengertian resesi kepada masyarakat luas. Hal itu diperlukan agar warga tak salah paham.

Dia menilai, saat ini mayoritas masyarakat mempersepsikan resesi itu seperti krisis moneter (krismon) pada 1998 silam.

"Orang yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah mereka nggak tahu apa itu resesi. Yang mereka tahu resesi itu kesulitan ekonomi. Kalau saya melihat efek pada publik luas adalah dampak psikologis yang seolah-olah kembali ke tahun 98. Padahal kondisinya berbeda," kata Rissalwan saat dihubungi Okezone, Kamis (5/11/2020).

Ia menerangkan, resesi dan krismon merupakan dua hal yang berbeda. Menurut dia, pengalaman pahit krismon pada 1998 lalu membuat masyarakat khawatir bahwa peristiwa kelam tersebut bisa kembali terulang.

"Orang akan cenderung itu misalnya bisa menjarah lagi, ada kekhawatirnya gitu. Dan ada sebagian orang lagi, mungkin ini momen yang tepat untuk mengerahkan gerakan massa untuk mendapat keuntungan. Karena kan sekarang kondisi ekonomi lagi buruk," ujar Rissalwan.

Rissalwan mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan yang rinci kepada masyarakat tentang ekonomi negara yang telah terperosok ke jurang resesi.

Pemerintah harus menerangkan bahwa resesi hanya bermain pada skala makro yang tidak berdampak langsung di masyarakat.

Baca Juga: Indonesia Resesi: Rasa Takut, Cemas hingga Doa Masyarakat

Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga mesti diberi pemahaman bahwa resesi berdampak pada akses ekonomi yang semakin sulit lantaran perputaran uang yang berkurang karena pertumbuhan ekonomi selama tiga kuartal berlangsung minus.

"Harusnya dijelaskan apa dampaknya pada masyarakat dan apa yang harus dilakukan masyarakat," jelasnya.

Rissalwan menyatakan bahwa tidak ada dampak langsung kepada masyarakat dari terperosoknya ekonomi ke jurang resesi. Kata dia, resesi berbeda dengan krismon karena krisis yang terjadi di era Presiden Soeharto itu berdampak langsung pada perputaran uang di masyarakat.

"Jadi bank itu terhambat sepenuhnya. Kalau sekarang tidak terhambat sepenuhnya. Uangnya ada tapi tidak bisa dibelanjakan karena faktor Covid. Ini dua hal yang berbeda," ujarnya.

Baca Juga: Indonesia Resesi, Kriminolog Minta Polri Tingkatkan Keamanan Nasional

(Abu Sahma Pane)