DPR Minta Peserta BPJS Digratiskan Biaya Vaksin Covid-19

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyambut baik vaksin tahap pertama yang telah mendarat di Tanah Air. Menurutnya, ini menjadi kabar bagus dan menambah semangat seluruh elemen negara dalam rangka pengendalian Covid-19 secara bersama-sama.

“Amanah Presiden soal vaksin untuk tidak tergesa dipegang teguh, dan setelah BPOM menerima data-data vaksin Sinovac soal efektivitas, keamanan dan keselamatan didapatkan, BPOM telah memberikan izin. Ini sangat melegakan buat kita bersama,” kata Rahmad kepada wartawan, Selasa (7/12/2020).

Rahmad menekankan, saat ini tinggal bagaimana proses distribusi dan pelaksanaan vaksin, mengingat keterbatasan vaksin dan tidak memunculkan masalah di lapangan.

Pemerintah juga sudah membuat skala prioritas dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah memberikan panduan tentang siapa sja yang perlu masuk skala prioritas. Tinggal pemerintah menyesuaikan ini dengan kondisi di Tanah Air.

“Penentuan dan sosialisasi skala prioritas ini sangat penting biar di masyarakat tidak muncul gejolak dan pertanyaan, baru kita urai siapa saja prioritas itu. Nah yang pertama dan utama yang prioritas menurut saya adalah para pekerja medis dan para medis, para pelayan publik, aparat hukum TNI-Polri,” terangnya.

“Karena merekalah potensi terpapar tinggi. Mengingat komunikasi dengan pasien serta komunikasi eret dengan publik,” imbuh Rahmad.

Kemudian, sambung Rahmad, prioritas berikutnya adalah para tokoh masyarakat baik alim ulama, tenaga pendidikan, aparatur negara pusat dan daerah sampai ke tingkat desa, RT dan RW. Serta, peserta BPJS Kesehatan untuk diberikan secara gratis.

“Dan para peserta BPJS kesehatan mengingat ini tahap awal adalah gratis,” usul politikus PDIP ini.

Setelah itu, dia melanjutkan, setekah ketersediaan vaksin ada, baru diberikan kesempatan untuk vaksin mandiri oleh masyarakat yang mampu untuk membeli secara mandiri. Namun, yang paling penting adalah vaksin untuk skala prioritas itu benar-benar tepat sasaran, dan disosialisasikan ke masyarakat.

“Sehingga masyarakat paham dan memahami sehingga bisa sabar untuk menunggu mendapatkan kesempatan,” terangnya.

“Dengan demikian, pembelian mandiri harus dalam kontrol penuh oleh negara baik dari sumber harga harus dalam kontrol negara agar befektivitas terjamin juga keamanan setara keselamatan terjamin,” pungkas Rahmad.

(Khafid Mardiyansyah)