Menteri Basuki: Fokus Program Pembangunan Infrastruktur 2021 untuk Buka Lapangan Pekerjaan

Guna meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat Pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun.

“Arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan mancanegara, harus ada pabriknya di Indonesia karena itu membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Webinar Manager Forum MNC Group ke-52, Jumat (4/12/2020).

Lebih lanjut menteri Basuki mengatakan pada TA 2021 terdapat 4 major projects Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.Diantranya, pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan NTT.

Kedua, dukungan pengembangan Kawasan Industri. Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Serta penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.

“Kita akan manfaatkan lahan 165.000 ha di kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165.000 ha tersebut, kondisi irigasi yang baik 28.000 ha dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon,” ujar Menteri Basuki.

Fokus selanjutnya adalah dukungan pengembangan kawasan industri (KI) yang berlokasi di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 ha dan KI Subang seluas 1.600 ha.

Menteri Basuki mengatakan pengembangan KI ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah, seperti jalan, air, sanitasi dan perumahan sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.

Pemerintah juga akan membuka Food Estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumut, lahan Food Estate seluas 60.000 ha rencananya akan dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Serta pemanfaatan pembangunan Irigasi yang menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

Kementerian PUPR juga kan terus melanjutkan dukungan lima DPSP yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan lima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, tetapi karena Pandemi Covid-19 target penyelesaian menjadi pertengahan 2021.

Pada TA 2020 Kementerian PUPR menganggarkan Rp 13 triliun untuk program PKT di seluruh Indonesia sebagai mitigasi Pandemi COVID-19. Program PKT ini nantinya akan mampu membuka sekitar 700 ribu lapangan pekerjaan. Program PKt di Bidang Sumber Daya Air diantaranya pekerjaan irigasi tersier yang dikerjakaan oleh petani P3A saat mereka menunggu masa panen.

CM

(Yaomi Suhayatmi)