Pemerintah Kembali Berlakukan Pembatasan Kegiatan, Provinsi Jawa_Bali Kena Semua

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan. Hal ini karena tingginya penambahan kasus positif covid-19. Selain itu keterisian tempat tidur di rumah sakit (RS) juga meningkat.

“Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP 21/2020 dimana mekanisme pembatasan tersebut,” katanya, Rabu (6/1/2021).

BACA JUGA: Gantikan Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Jadi Penerima Vaksin Pertama

Dia menegaskan bahwa pembatasan ini bukan pelarangan kegiatan.

“Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan. Tapi ini adalah pembatasan,” tuturnya.

Airlangga menyebutkan kriteria-kriteria pembatasan kegiatan antara lain tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3%, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu di bawah 82%, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%, dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%.

Dia mengatakan seluruh Provinsi Jawa-Bali akan melakukan pembatasan kegiatan tersebut.