MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mendesak masyarakat dunia untuk menggagalkan kudeta militer di Myanmar.
Dia menegaskan rencana pemilu ulang "tidak dapat diterima" dan para pemimpin kudeta harus bisa memahami jika ini bukanlah cara untuk memerintah negara.
Guterres menyerukan agar tatanan konstitusional dibentuk kembali di Myanmar. Ia berharap akan ada persatuan di Dewan Keamanan tentang masalah tersebut.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," katanya.
"Benar-benar tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat,” terangnya.
“Saya berharap itu akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukanlah cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju,” jelasnya.
(Baca juga: Wanita yang Didakwa Terkait Kerusuhan Capitol Minta Berlibur ke Meksiko)
Dewan Keamanan PBB dilaporkan sedang membahas kemungkinan langkah itu.
Sementara itu, Negara-negara Barat juga telah mengutuk kudeta itu. Tetapi upaya di Dewan Keamanan untuk mencapai posisi bersama gagal karena China tidak setuju. China diperkirakan akan memblokir segala bentuk kata-kata yang mengutuk kudeta tersebut.
China adalah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto di dewan tersebut. Beijing telah lama berperan untuk melindungi negara dari pengawasan internasional, dan telah memperingatkan sejak kudeta bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan.
China dan Rusia diketahui telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan keras militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.
Diketahui, pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi ditahan ketika tentara merebut kekuasaan.
Polisi di Myanmar - juga dikenal sebagai Burma - kemudian mengajukan beberapa tuntutan terhadap Suu Kyi, yang telah ditahan hingga 15 Februari.
Baik Suu Kyi maupun Presiden Win Myint yang digulingkan tidak terdengar kabarnya sejak pengambilalihan tersebut.
Kudeta, yang dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, telah menyebabkan diangkatnya 11 anggota junta.
Militer, yang telah mengumumkan keadaan darurat selama setahun, berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi.
Ada laporan jika militer telah memerintahkan agar Facebook diblokir, dengan alasan platform media sosial itu "mengganggu pemulihan stabilitas".
Pada Kamis (4/2) pengguna mengatakan mereka tidak dapat mengaksesnya. Halaman Facebook yang disiapkan untuk mengoordinasikan oposisi terhadap kudeta telah mendapatkan puluhan ribu “like” dari para pengguna.
(Susi Susanti)