Demonstran Anti-Kudeta Myanmar Serukan Perusahaan-perusahaan Asing Tak Usah Bayar Pajak ke Pemerintahan Baru

YANGON - Para pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar berdemonstrasi di sejumlah perusahaan asing yang terlibat dalam operasi pipa gas internasional. Mereka mengimbau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri itu berhenti membayar pajak kepada pemerintah militer yang baru.

Dalam sebuah pernyataannya, Aliansi Myanmar untuk Transparansi dan Akuntabilitas (MATA) mengatakan transaksi pembayaran apa pun yang dilakukan "akan merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi."

MATA menyatakan, pembayaran pendapatan itu akan "memberi militer Myanmar sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Myanmar."

Protes yang digelar pada Kamis (18/2) mendukung seruan itu. Sekitar 200 orang berkumpul di dekat Kanbauk, di Myanmar Selatan, di dekat pusat operasi perusahaan-perusahaan internasional besar yang terlibat dalam ekstraksi gas dari ladang-ladang di lepas pantai Myanmar.

(Baca juga: WNI yang Terkena Musim Dingin Ekstrem di AS, Mati Listrik, Nyalakan Lilin, Tanpa Pemanas, hingga Pakai Jaket Tebal)

Para demonstran berkumpul di persimpangan dekat Pagoda Sule untuk memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu, 17 Februari 2021.

Dalam aksi mereka, para pengunjuk rasa bergerak antara lokasi milik Total Perancis, PTTEP Thailand, dan Petronas Malaysia. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Uang Anda adalah oksigen untuk militer!" dan "Berhenti bekerja sama dengan militer Myanmar!"