Kerajaan Bisnis Misterius dan Menggurita Sokong Kudeta Militer Myanmar

• 'Mereka ingin jadi pemain internasional'

Perusahaan minuman ringan Jepang Kirin mengakhiri dua kesepakatan bisnis yang menguntungkan dengan MEHL, yang telah membantunya mendominasi pasar bir di Myanmar. Pengusaha Singapura Lim Kaling juga memutus investasinya di perusahaan tembakau yang terkait dengan konglomerat.

Sementara itu, para pengunjuk rasa di Myanmar memboikot perusahaan yang terkait dengan pemerintah baru - termasuk toko perhiasan dan merek rokok.

Namun tidak semua negara menyerukan sanksi internasional. China dan Rusia menolak upaya anggota Dewan Keamanan PBB lainnya untuk mengecam Tatmadaw.

Para ahli sepakat bahwa meskipun sanksi adalah bagian penting dari solusi, ia harus dibarengi dengan tekanan hukum dan diplomatik, serta embargo senjata.

Wakil panglima Tatmadaw, Soe Win, mengatakan kepada PBB bahwa mereka siap menghadapi tekanan internasional jika perlu.

Tanpa tindakan multilateral, Myanmar bisa kembali menjadi negara yang dikucilkan, kata Peter Kucik, mantan penasihat di Departemen Keuangan AS.

"Kelompok jenderal yang berkuasa saat ini kurang lebih adalah kelompok yang sama yang berkuasa di bawah rezim SPDC (junta militer yang memerintah Myanmar dari 1997-2011), dan mereka telah menunjukkan bahwa mereka sangat nyaman tinggal di negara yang terisolasi, "katanya kepada BBC.

Tetapi sementara negara itu dapat mengandalkan mitra dagang seperti China, para pengusaha lokal waspada dengan prospek ini, tambah Kucik.

"Mereka ingin berurusan dengan perusahaan papan atas Jepang, mereka ingin berurusan dengan perusahaan Barat, dan mereka ingin menjadi pemain di panggung internasional seperti halnya Thailand," kata Kucik.

Apapun yang terjadi selanjutnya, kelompok advokasi mengatakan bahwa mengendalikan pendanaan militer, dan mereformasi konglomerat mereka, sangat penting untuk reformasi demokrasi.

"Itulah yang diinginkan orang-orang Burma," kata Anna Roberts, direktur Burma Campaign UK.

"Mereka ingin militer kembali ke barak, dan mereka menginginkan ekonomi sipil dan pemerintah federal sipil yang menghormati keinginan mereka,” tambahnya.

(Susi Susanti)