DK PBB Gagal Setujui Pernyataan Kecam Kudeta Militer Myanmar

Seorang penyelidik independen HAM PBB di Myanmar dan kelompok pegiat HAM Human Rights Watch yang berbasis di New York telah meminta Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditujukan pada junta Myanmar.

BACA JUGA: 2 Demonstran Antikudeta Myanmar Tewas Ditembak di Kepala, Toko-Toko di Yangon Tutup

Akan tetapi, dalam upaya untuk menjaga persatuan DK PBB dalam isu Myanmar, para diplomat mengatakan pemberian sanksi tidak mungkin dipertimbangkan dalam waktu dekat karena tindakan seperti itu mungkin akan ditentang oleh China dan Rusia.

Pernyataan DK PBB harus disetujui oleh 15 anggotanya, tetap dan tidak tetap. Lima anggota tetap DK PBB: China, Rusia Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris, memiliki hak veto.

Myanmar dilanda kekacauan sejak junta militer merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas selama demonstrasi memprotes junta dan 1.900 orang telah ditangkap sejak awal kudeta 1 Februari.

(Rahman Asmardika)