Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menegaskan, pemotongan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja dan target program perpustakaan dan literasi. Menurutnya, dalam menangani persoalan literasi di Indonesia harus dilakukan pembenahan pada sisi hulu literasi.
“Negara harus hadir untuk menangani permasalahan literasi ini. Baik itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan TNI/Polri. Selain itu, peran akademisi perguruan tinggi, penulis, penerbit, hingga regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimbangan antar wilayah,” jelasnya.
Syarif Bando meminta dukungan legislator agar Perpusnas dapat mengembangkan digitalisasi di seluruh provinsi. Mengingat, pada saat pandemi ini hanya 44 persen peserta didik Indonesia yang terkoneksi digital.
(Sazili Mustofa)