Dianggap Manipulatif Sejarah, HNW Minta Kamus Sejarah Ditarik dan Dikoreksi

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengkritik kerasa kamus sejarah Indonesia Jilid I dan II terbitan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dan Direktur Sejarah Kemendikbud. Pria yang akrab disapa HNW itu menganggap kamus sejarah itu tak proporsional karena tak memasukkan tokoh islam yang berjuang untuk bangsa dan negara.

Sedangkan tokoh komunis yang melakukan pemberontakan justru banyak disebut dalam kamus tersebut, sehingga dapat menyesatkan masyarakat umum maupun guru dan anak didik.

"Saya telah baca Kamus yang beredar tersebut. Ternyata, bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari yang tidak dicantumkan sebagaimana disebut dalam banyak pemberitaan. Bahkan putra Beliau, yaitu KH Wahid Hasyim, yang anggota BPUPK, Panitia 9 dan PPKI, juga banyak tokoh umat Islam lain yang sudah diakui sebagai Pahlawan Nasional dan berperan konstruktif untuk menghadirkan dan membentuk Indonesia Merdeka juga tidak dimasukkan ke dalam Kamus tersebut. Ini maksudnya apa?" kata HNW kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

Baca juga:  Nama Pendiri NU Hilang, PKB Desak Kemendikbud Usut 'Pembocor' Draft Kamus Sejarah Indonesia

Dia mengaku mencatat beberapa tokoh yang penting lainnya yang tidak dicantumkan adalah, di antaranya, KH Mas Mansoer yang merupakan mantan Ketua PB Muhammadiyah, Anggota BPUPK, Pendiri MIAI; Mr Syafruddin Prawiranegara yang merupakan tokoh Masyumi sekaligus pencetus dan pemimpin Pemerintahan Darurat RI (PDRI); Mohammad Natsir, tokoh Partai Masyumi sekaligus pencetus mosi integral yang menyelamatkan NKRI; Ir Djoeanda yang merupakan Guru Muhammadiyah yang berjasa dengan Resolusi Djoeanda menjadikan Indonesia menjadi betul-betul NKRI yang bercirikan nusantara, dan lain sebagainya.

Baca juga:  Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud Disebut Tak Layak Jadi Rujukan

Sedangkan, kata HNW, dari sisi organisasi, HNW melanjutkan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai Jong Islamiten Bond yang berperan aktif dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

"Padahal mereka semua punya peran yang sangat penting dan diakui dalam pembentukan bangsa ini, sesuai dengan judul Kamus tersebut. Tapi justru malah tidak dimasukkan," ujarnya.