Prabowo Bilang Kemandirian Industri Pertahanan Perlu Penguasaan Teknologi

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP 2021, Kamis 20 Mei 2021 di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait tindak lanjut direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Prabowo menyampaikan pesan Presiden terkait kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya adalah harus memiliki kesinambungan dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

"Untuk menuju kemandirian (industri pertahanan) juga diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu, perlu peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronika," kata Prabowo dalam keterangannya, Kamis (20/5/2021).

Prabowo menuturkan, paradigma belanja pertahanan haruslah diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Menurutnya, anggaran pertahanan juga wajib dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri,” tuturnya.

Dijelaskan Prabowo, guna menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, perlu suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang. Sehingga, sambungnya, dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yaitu dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang.

“Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun,” ucapnya.