JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan khusus bagi perusahaan atau perkantoran di masa PPKM Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Dalam kebijakan ini, pelaksana kegiatan kantor atau usaha yang termasuk dalam kategori sektor kritikal diperbolehkan 100 persen beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat, sedangkan sektor esensial 50 persen Work From Home (WFH), dan sektor non esensial 100 persen WFH.
Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, meski beroperasi 100 persen, sektor kritikal diimbau tetap wajib meningkatkan penerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja, Begitu pula sektor esensial yang menerapkan aturan 50 persen bekerja di kantor.
Wagub Ariza pun mengimbau pelaku usaha dan para pekerja agar menaati semua ketentuan dan dapat bekerja sama melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan COVID-19.
"Hari ini saya sengaja meninjau kawasan Jakarta Industrial Estate (JIEP) Pulogadung; kawasan industri ada 100 hektar di sini, ada kurang lebih 350 perusahaan. Ada beberapa yang kami tinjau di antaranya Kimia Farma. Sekalipun ini masuk dalam sektor kritikal, diperbolehkan bekerja 100 persen, namun tetap kita pantau, kita cek memenuhi standar protokol kesehatan. Alhamdulillah protokol kesehatan dilaksanakan secara disiplin, baik dan bertanggung jawab," jelas Wagub Ariza usai meninjau PT Kmia Farma, Tbk yang berada di kawasan industri JIEP Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (7/7/2021).
Perlu diketahui, sektor esensial yang mendapatkan izin beroperasi selama masa PPKM Darurat dengan ketentuan 50 persen Work From Home sebagai berikut:
1. Keuangan dan Perbankan
2. Pasar Modal
3. Sistem Pembayaran
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Perhotelan Non-Penanganan Karantina COVID-19
6. Industri Orientasi Ekspor
Sementara untuk sektor Ktitikal yang diizinkan 100 persen beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat sebagai berikut:
1. Energi
2. Kesehatan
3. Keamanan
4. Logistik dan Transportasi
5. Industri Makanan, Minuman, & Penunjangnya.
6. Petrokimia
7. Semen
8. Objek Vital Nasional
9. Penanganan Bencana
10. Proyek Strategis Nasional
11. Konstruksi
12. Utilitas Dasar (Listrik & Air)
13. Industri Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari
Jika ditemukan pelanggaran, maka Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas bagi perusahaan atau perkantoran yang tidak patuh atau melanggar peraturan di masa PPKM Darurat. Diimbau pula bagi masyarakat/pekerja yang menemukan pelanggaran di tempat kerja, dapat melaporkan melalui JakLapor di aplikasi JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha.