Penegakan PPKM Darurat, Ketua DPR: Aparat Kedepankan Empati dan Pendekatan Persuasif Sektor Informal

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pemerintah dengan aparatnya untuk mengedepankan empati selama penegakan aturan PPKM Darurat, khususnya untuk sektor informal.

Pasalnya, saat ini penegakan aturan PPKM Darurat yang kurang mengedepankan sisi humanis, sehingga terjadi reaksi spontan dari sejumlah warga masyarakat yang berbuntut kericuhan.

"Agar masyarakat mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus di-persuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot. Pendekatan persuasif dan humanis mesti diutamakan agar seluruh lapisan masyarakat memahami ancaman penyebaran virus yang telah memakan banyak korban jiwa ini," ujar Puan Maharani, Selasa (13/7/2021) kemarin.

Ia meminta petugas terkait sebisa mungkin meminimalisir kericuhan dalam penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan.

Baca Juga: Pemprov DKI Siap dengan Skenario PPKM Darurat Selama 6 Minggu

"Masyarakat tentunya bukan bermaksud melanggar PPKM Darurat tapi mereka perlu memenuhi kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini," tambah Puan Maharani.

Puan Maharani juga meminta pemerintah mempercepat realisasi perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.

"Sebagian dari masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal, industri pariwisata, dan industri kreatif. Tidak sedikit rakyat kita yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, maka tak ada penghasilan yang bisa membuat dapur ngebul. Akselerasi penyampaian bantuan akan sangat bermanfaat untuk menopang daya beli masyarakat yang memang masih belum pulih akibat pandemi," ungkap Puan Maharani.

Lebih lanjut Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia tetap optimis, bersatu hati, berjuang di sektor masing-masing untuk menghadapi pandemi Covid-19 agar segera berakhir.

(Sazili Mustofa)