Heboh Baju Dinas Louis Vuitton, DPRD Kota Tangerang: Kami Tidak Pernah Tunjuk Merek Tertentu

TANGERANG - Rencana pengadaan seragam dinas DPRD Kota Tangerang membuat heboh masyarakat. Pasalnya, nilai seragam tersebut sangat fantastis hingga mencapai Rp675 juta.

Beredar juga kabar bahwa seragam dinas tersebut akan menggunakan merek dari desainer ternama seperti Louis Vuitton. Tetapi, hal tersebut dibantah oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo.

Dirinya menegaskan bahwa selama proses persetujuan anggaran pihaknya tidak merujuk pada satu merek, namun hanya menyebutkan spesifikasi bahan.

"Saya luruskan bahwa kami tidak pernah menunjuk merek tertentu, dalam pembahasan juga tidak menyebutkan merek. Kami juga tidak tahu darimana sumber yang mengatakan pakaian dinas menggunakan merek itu," ujar Gatot, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Layanan Dine-In dan Tempat Ibadah Kota Bogor Kembali Dibuka, Ini Syaratnya

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Tahanan 2 Tersangka Korupsi Tanah di Munjul

Atas usulan dan masukan dari berbagai pihak, pengadaan seragam dinas tahun 2021 akhirnya dibatalkan. Namun, Gatot mempertanyakan mengapa hal ini baru dikritik setelah adanya pemenang lelang. Sementara pihaknya sangat terbuka mengenai kritik dan masukan dari berbagai pihak.

"Saya bingung kenapa ini ramai setelah ada pemenang tender, kita terbuka soal kritik dan saran. Tahun ini saja ada dua proyek yang dibatalkan, tapi itu semua dilakukan sebelum proses lelang selesai," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Agus Sugiono juga menegaskan bahwa sejak awal yang dibahas adalah spesifikasi bahan, dan tidak menunjuk merek tertentu. Spesifikasi yang dimaksudkan seperti kadar wol dan katun dalam bahan tersebut.

"Penentuan merek bukan dari kami tapi spesifikasi saja, spesifikasi dari sisi kadarnya saja, misanya kadar wol berapa persen. Spesifikasi juga tidak menjurus satu merek," ujar Agus.

Namun, perihal landasan spesifikasi bahan seragam dinas Agus enggan menjawabnya. Dia hanya menuturkan bahwa pemilihan bahan dilakukan setelah proses lelang selesai, dan tidak masuk dala pembahasan rapat anggaran.

"Intinya kami tidak pernah menunjuk merek tertentu sebagai pakaian seragam dinas," pungkas Agus.

(Widi Agustian)