IMF Blokir Dana Pinjaman Rp5.336 Triliun untuk Afghanistan

AFGHANISTAN - Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan Afghanistan tidak akan lagi bisa mengakses pinjaman dari lembaga kreditur dunia itu.

Langkah ini menyusul pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh kelompok Taliban sejak akhir pekan lalu.

Seorang juru bicara IMF mengatakan kebijakan itu muncul karena "kurangnya kejelasan dalam masyarakat internasional" atas pengakuan pemerintah di Afghanistan.

Awalnya akses pinjaman ke Afghanistan sebesar USD370 miliar (Rp5.336 triliun) dari IMF dijadwalkan tiba pada 23 Agustus mendatang.

Kucuran kredit itu merupakan bagian dari respons global IMF atas krisis ekonomi.

Akses ke sumber IMF dalam aset Special Drawing Rights (SDR), yang bisa dikonversikan ke dana dukungan pemerintah, juga telah diblokir.

SDR merupakan unit penukaran di IMF yang berbasis pound sterling, dolar AS, euro, yen, dan yuan.

(Baca juga: WNI di Afghanistan: Semua Turun ke Jalan Ingin Kabur Tapi Mau Melarikan Diri Kemana?)

"Seperti biasa, IMF dipandu oleh pandangan masyarakat internasional," tambah juru bicara itu.

Kebijakan IMF itu muncul setelah seorang pejabat Amerika Serikat kepada BBC mengatakan bahwa aset bank sentral Afghanistan di AS tidak akan bisa diakses Taliban.

Dalam surat kepada Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, para anggota Kongres mendesak agar Taliban jangan dibiarkan menerima bantuan dukungan AS.

(Baca juga: Taliban Berkuasa, Apakah Afghanistan Akan Menjadi 'Tempat Berlindung bagi Pelaku Teror'?)

“Potensi alokasi SDR untuk memberikan hampir setengah milar dolar dalam likuiditas tanpa syarat kepada rezim yang dikenal membantu aksi teroris atas AS dan sekutu-sekutunya sangat memprihatinkan," tulis surat yang ditandangani 17 politisi di Kongres tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bank sentral Afghanistan Ajmal Ahmady mengatakan AS telah menutup akses atas aset-asetnya - yaitu sekitar USD7 miliar (Rp101 triliun) di Bank Sentral AS.

Ahmady yang terpaksa keluar dari Afghanistan akhir pekan lalu, mencuit bahwa total cadangan aset di bank sentral Afghanistan hingga pekan lalu sekitar USD9 miliar (Rp130 triliun).

Namun dia memastikan bahwa aset-aset itu tetap aman, termasuk aset likuid seperti obligasi pemerintah AS dan cadangan emas di luar negeri.

"Mengingat Taliban masih masuk daftar sanksi internasional, diperkirakan bahwa aset-aset itu akan dibekukan dan tidak bisa diakses oleh Taliban," terangnya.

"Bisa kami sebutkan bahwa dana yang bisa diakses Taliban kemungkinan hanya 0,1 - 0,2% dari total aset internasional Afghanistan. Tidak banyak,” lanjutnya.

Ahmady juga mengatakan bahwa pemblokiran transfer uang dolar AS secara fisik oleh Washington menyebabkan mata uang Afghanistan terdepresiasi.

Mata uang Afghanistan, yaitu Afghani, telah turun hingga ke rekor terendah.

"Saya yakin bank-bank lokal telah mengatakan kepada para nasabah bahwa mereka tidak bisa menyetor uang dolar - karena [bank sentral] tidak lagi memasok uang dolar ke bank-bank,” ungkapnya.

"Ini benar. Bukan karena dananya telah dicuri atau ditahan di brankas, namun karena semua uang dolar AS berada di rekening internasional yang telah dibekukan,” tambahnya.

Juni lalu, IMF memberi Afghanistan pinjaman terbaru yang telah disetujui November lalu.

Pada bulan yang sama, PBB menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa 'sumber utama pendanaan Taliban tetap pada aktivitas kriminal,' termasuk peredaran narkotika dan produksi tanaman opium, pemerasan, penculikan untuk minta tebusan, eksploitasi mineral dan pendapatan dari pungutan pajak di wilayah-wilayah penguasaan atau pengaruh Taliban."

Bank Dunia juga mendanai proyek-proyek pembangunan di Afghanistan dan telah menyediakan dana sebesar USD5,3 miliar (Rp76 triliun) ke negara itu sejak 2002.

Namun lembaga keuangan itu belum merespons permintaan BBC untuk mengomentari status terkini pendanaannya di Afghanistan.

Sedangkan raksasa layanan transfer uang antar-negara Western Union juga telah menyetop jasa pengiriman uang ke Afghanistan "hingga pemberitahuan berikut."

IMF juga telah mengambil langkah serupa atas rezim-rezim lain yang tidak diakui oleh mayoritas negara anggotanya.

Salah satunya terjadi pada April 2019 saat akses SDR Venezuela diblokir setelah lebih dari 50 negara anggota menolak mengakui Presiden Nicolas Maduro sebagai pemimpin yang sah di negara itu.

IMF pun menangguhkan pencairan dana ke Myanmar setelah kudeta militer Februari lalu.

Pada Senin (16/8) kemarin lembaga keuangan itu akan menuntaskan alokasi SDR sebesar USD650 miliar (Rp9.372 triliun) kepada 190 negara anggotanya.

(Susi Susanti)