Minta Pejabat Hindari Konflik Kepentingan, Mendagri Ingin Pemda Tertib dan Transparan

Ia menambahkan, SE ini juga ditembuskan ke berbagai instasi pengawas seperi Inspektorat Daerah, BPKP, serta ke instansi penegak hukum seperti Kapolri, Ketua KPK, Jaksa Agung.

Kostarius menegaskan bahwa kepala daerah dan para pejabat pemerintahan daerah menghindari perbuatan meminta, memberi, atau pun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang mengandung konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi.

"Dan yang berlawanan dengan isi sumpah jabatan serta yang berhubungan dengan penyalah-gunaan jabatan," tandasnya.

Baca juga: Mendagri Targetkan Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Rampung Akhir September

(Fakhrizal Fakhri )