IAEA Sebut Kesepakatan AUKUS Akan Sulitkan Pengawasan Nuklir

WINA - Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mengatakan kesepakatan Amerika Serikat (AS) bersama dengan Inggris dan Australia yang membentuk aliansi baru yang dinamakan AUKUS yang memfasilitasi Australia untuk memperoleh teknologi kapal selam nuklir dari AS akan menyulitkan proses inspeksi, meskipun dapat dikelola.

"Ini secara teknis adalah masalah yang sangat rumit dan akan menjadi pertama kalinya sebuah negara yang tidak memiliki senjata nuklir (tetapi) memiliki kapal selam nuklir," ungkapnya dalam program HardTalk BBC yang disiarkan pada Selasa (28/9).

Kesepakatan kapal selam adalah bagian dari perjanjian pertahanan yang diumumkan Australia, Inggris, dan AS pada bulan lalu.

 (Baca juga: Gedung Putih: Percakapan Telepon Biden-Macron 'Bersahabat')

Pengumuman itu memicu kemarahan Prancis karena Australia akan membatalkan pesanan kapal selam bertenaga diesel Prancis.

Ini akan menjadi pertama kalinya negara pihak Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) memiliki kapal selam nuklir, selain dari lima negara pemilik senjata nuklir yang diakui oleh NPT yaitu AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris.

India, yang belum menandatangani NPT, juga memiliki kapal selam nuklir.

 (Baca juga:Tepis Kekhawatiran Terkait AUKUS, Australia Tegaskan Komitmen Terhadap Sentralitas ASEAN)

Grossi menegaskan bahwa penandatangan NPT dapat mengecualikan bahan nuklir dari pengawasan IAEA, atau dikenal sebagai perlindungan, sementara bahan itu digunakan sebagai bahan bakar kapal selam.

Ini adalah pengecualian langka untuk pengawasan IAEA terhadap semua bahan nuklir untuk memastikan nuklir tidak digunakan untuk membuat bom atom.

"Dengan kata lain, sebuah negara mengecualikan nuklir dari pengawas untuk beberapa waktu, dan kita berbicara tentang uranium yang berkadar tinggi," terangnya.

"Artinya kita, bersama dengan Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, harus masuk ke dalam negosiasi teknis yang sangat kompleks untuk memastikan bahwa sebagai akibat dari kesepakatan ini tidak ada pelemahan rezim nonproliferasi nuklir," lanjutnya. Dia tidak menyebut berapa lama negosiasi akan berlangsung.

(Susi Susanti)