KPU Punya Otoritas Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Kiswondari, Jurnalis
Sabtu 09 Oktober 2021 12:32 WIB
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
Share :

JAKARTA – Pemerintah menginginkan agar Pemilu Serentak 2024 digelar pada 15 Mei, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin agar Pemilu digelar pada 21 Februari, fraksi-fraksi di DPR pun terbelah sikapnya pada dua pilihan tersebut. Sementara dalam UU, disebut bahwa KPU punya otoritas untuk menentukan jadwal pemilu.

“Kita kan tidak tahu, kita tidak hadir di Aston Bogor, tidak hadir di Ritz Carlton, karena sudah beredar di media. Yang kita baca pernyataan-pernyataan publik dan pemberitaan-pemberitaan yang hanya bisa kita akses di media, ini kan impresi bahwa adanya 2 kutub yang tidak sama dalam penentuan hari pemungutan suara sangat tampak,” kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Jadwal Rumit Pemilu 2024” secara daring, Sabtu (9/10/2021).

Padahal, Titi menjelaskan, kalau merujuk aturan formal yang ada, KPU punya otoritas untuk menentukan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara yang dituangkan atau diputuskan dalam bentuk Keputusan KPU. Jadi, Pasal 167 ayat 2, Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menyebutkan waktu, hari dan tanggal pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

“Kalau situasi tarik menarik terjadi terus menerus, apakah KPU akan tidak memutuskan, atau KPU akan memutuskan dengan segala konsekuensinya,” imbuhnya.

Baca Juga : Pemilu Diusulkan 15 Mei, Demokrat Minta KPU-Pemerintah Cari Jalan Tengah

Titi mengakui bahwa memang penting bagi KPU untuk mendengar perspektif pemerintah dan DPR karena bagaimanapun, misalnya soal penganggaran, KPU masih harus berdebat dan membahas soal anggaran dengan DPR dan pemerintah. Padahal, di beberapa negara, untuk menjaga kemandirian KPU, mereka langsung menentukan alokasi sekian persen dari APBN-nya atau keuangan negaranya, sehingga tidak perlu berdebat sekian anggaran dari keuangan negara mereka dialokasikan untuk pembiayaan pemilu.

“Kalau di kita, pembiayaan pemilu masih bersumber dari APBN, tentu saja alokasinya melibatkan pemerintah dan DPR. Tentu saja hal seperti itu harus ditimbang,” terangnya.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya