Penggantian Hukum Islam Jawa Jadi Penyebab Pangeran Diponegoro Gaungkan Perang

PERJANJIAN pada 1 Agustus 1812 dengan Inggris membuat posisi keraton Yogyakarta lemah, tapi justru membuat keuntungan bagi Pangeran Diponegoro. Saat itu, memang posisi keraton konon cukup lemah sehingga dinilai oleh Raffles keraton tak lagi mampu membahayakan stabilitas keamanan daerah itu.

Pasal dalam perjanjian itu disebutkan, keraton harus membubarkan kekuatan militer mereka. Dikisahkan dalam buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1854" tulisan Peter Carey, membuat keraton harus membubarkan pasukan militernya yang berkekuatan 8.000 - 9.000 personel.

Baca juga:  Semangat Jihad Pangeran Diponegoro Pimpin Pasukan Islam Bikin Ciut Nyali Belanda

Setelah bala tentara itu dibubarkan, pada Agustus 1812 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles mencoba mengirim mereka ke Kalimantan Timur untuk bekerja di perkebunan - perkebunan milik Alexander Hare. Tetapi kebanyakan dari mereka menolak dan memilih tetap tinggal di ibu kota kesultanan, dan banyak yang kemudian bergabung dengan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825.

Aneksasi kawasan di daerah-daerah inti (negaragung) dan mancanagara timur. Daerah yang paling penting di sini adalah Kedu. Kedu merupakan terkenal sebagai wilayah yang makmur di Jawa, karena terkenal sebagai gudang beras. Selain tentunya pembagian wilayah Keraton Yogyakarta, dengan pendirian Pakualaman.

Baca juga:  Tekanan Politik Belanda ke Keraton Yogyakarta Semasa Diponegoro Muda

Hal ini membuat daerah-daerah kekuasaan keraton yang cukup jauh seperti terbengkalai secara ekonomi dan maupun administratif pemerintahan. Ketidakpuasan penduduk Jipang terlihat, sehingga pada akhirnya memberikan dukungan untuk pemberontakan saudara ipar Pangeran Diponegoro, Raden Tumenggung Aria Sosrodilogo, pada ketiga Perang Jawa 1827 - 1828.