Sudan Dikudeta, AS Bekukan Bantuan Ekonomi Rp9,9 Triliun

KHARTOUM - Amerika Serikat (AS) mengambil tindakan terhadap militer Sudan yang melakukan kudeta. AS membekukan bantuan ekonomi sebesar Rp9,9 triliun dan menyerukan agar perdana menteri Sudan dan pejabat pemerintah lainnya segera dibebaskan, beberapa jam setelah kudeta.

“Kedutaan Besar AS mengutuk pemindahan paksa pemerintah sipil oleh angkatan bersenjata Sudan, dan tindakan mereka untuk merusak transisi demokrasi negara itu," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Khartoum melalui akun Twitternya.

"Kami menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan pejabat yang ditahan, dan memastikan keselamatan warga Sudan yang berdemonstrasi untuk kepemimpinan yang demokratis dan sipil,” sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Al Arabiya.

Baca juga:  Pasca-Ditahan, PM Sudan Abdalla Hamdok Sudah Kembali ke Rumahnya

Pernyataan itu juga menyarankan agar warga AS yang berada di Sudan untuk berlindung di tempat yang aman.

Sebelumnya, Ketua dewan militer berkuasa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan mengatakan pihaknya telah menyembunyikan PM Sudan Hamdok di rumahnya, agar tetap aman usai mendapat ancaman pembunuhan.

Baca juga:  Soal Kudeta Sudan, Joe Biden Jalin Kontak dengan Negara-Negara Teluk

"Kami merasa ada ancaman terhadap nyawa perdana menteri, itulah mengapa kami menjauhkannya," kata al-Burhan.

 

"Dia (Hamdok) ada di rumah saya dan wartawan bebas untuk menemuinya," seperti dikutip dari Anadolu.

Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil ditangkap oleh militer Sudan pada Senin 25 Oktober 2021 di tengah situasi genting di negara tersebut.

Al-Burhan mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan.

Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di ibu kota Khartoum.

Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, yang mengawasi masa transisi sampai pemilu yang akan digelar pada 2023, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan.

(Awaludin)