Muktamar ke-34 NU Usai, Wapres Dorong Penguatan Sinergi NU dan Pemerintah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), KH. Ma’ruf Amin mendorong penguatan sinergi Nahdlatul Ulama dan pemerintah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini diungkapkan Wapres saat Penutupan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

“Pasca muktamar ini, kita berharap ya kekompakan di NU ini lebih kuat lagi, dan supaya pengurusnya terus bersama-sama pemerintah membangun umat, menghilangkan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan memberdayakan UMKM,” ucap Wapres dalam keterangan yang diterima, Sabtu (25/12/2021).

Baca juga:  Momen Gus Yahya Cium Pipi Said Aqil Usai Pembacaan Hasil Sidang Pleno: Terima Kasih untuk Guru Saya

Wapres meyakini NU telah memiliki strategi dalam mengatasi permasalahan bangsa, menjaga kerukunan nasional, serta menjaga perdamaian dunia.

“Pemerintah berkeyakinan bahwa mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah, baik di dalam mengatasi masalah kebangsaan, termasuk Indonesia sekarang menjadi Presidensi G20, mengatasi global change. Selain itu juga dalam membangun kerukunan nasional dan kerukunan global,” jelas Wapres.

Baca juga:  Tutup Muktamar NU, Ma'ruf Amin: Alhamdulillah, Berakhir Damai dan Tentram

Lebih lanjut, Wapres berharap agar visi Indonesia Maju dapat tercapai, salah satunya melalui kerja sama yang semakin erat antara NU dan pemerintah di dalam menjaga persatuan bangsa.

“Ke depannya agar kerja sama pemerintah dengan NU lebih erat lagi, lebih banyak lagi hal-hal yang harus kita hadapi, baik dalam menghadapi kesulitan yang masih belum teratasi ekonomi, keutuhan bangsa, dan juga keberhasilan pembangunan menuju Indonesia Maju,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU terpilih K. H. Yahya Cholil Staquf yang menegaskan bahwa NU akan mendukung agenda nasional pemerintah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

“Kami berharap (rencana pemerintah) bisa dijabarkan ke dalam program-program konkret yang bisa dieksekusi di tingkat daerah, dan PBNU akan berperan sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program-program tersebut,” ujar Gus Yahya.

Sementara itu, terkait kriteria pemilihan Rais Aam PBNU yang diberikan kepada K. H. Miftachul Akhyar, Wapres menyebutkan pemilihan tersebut dilatarbelakangi oleh kesepakatan bersama ditambah dengan sosok K. H. Miftachul Akhyar yang sudah berpengalaman.

“(Berasal dari) aspirasi dari bawah yang disampaikan. Kemudian track record-nya, sebelumnya sudah jadi Wakil Rais Aam, sudah jadi pejabat, jadi tinggal meneruskan saja. Lalu, semuanya sepakat kalau yang pantas untuk dijadikan Rais Aam adalah Kiai Miftachul, jadi tidak ada masalah. Jadi, karena kepantasannya ada, pengalaman karirnya sudah ada,” pungkas Wapres.

(Awaludin)