Presiden Israel Puji Pertemuan Presiden Palestina dan Menhan Israel

Sementara itu, pertemuan Gantz dengan Abbas -- yang kedua dalam enam bulan sejak pemerintahan koalisi Bennett berkuasa -- menuai kritik keras dari sejumlah anggota parlemen oposisi Israel, termasuk dari Partai Likud, partai terbesar di parlemen.

Diketahui, Israel mengumpulkan pajak ratusan juta dolar atas nama Otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi orang-orang Palestina yang kekurangan uang, tetapi Israel telah menahan dana atas pembayaran tunjangan Otoritas Palestina kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka atau dipenjara dalam konflik. Israel mengatakan pembayaran itu mendorong terorisme, sementara Palestina mengatakan tunjangan itu memberi dukungan penting kepada keluarga yang membutuhkan.

Israel menyetujui status kependudukan sekitar 9.500 warga Palestina. Negara Yahudi itu mengontrol daftar penduduk Palestina, dan selama bertahun-tahun kebijakannya telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina tanpa status hukum sehingga membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, bahkan di dalam wilayah-wilayah pendudukan. Israel memberikan status hukum kepada sekitar 4.000 warga Palestina pada bulan Oktober.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menentang status kenegaraan Palestina. Pemerintahnya tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai yang gagal lebih dari 10 tahun lalu, tetapi mengatakan ingin mengurangi ketegangan dengan memperbaiki kondisi kehidupan di Tepi Barat. Dalam beberapa bulan ini telah terjadi lonjakan kekerasan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan serangan orang Palestina terhadap warga Israel di Yerusalem timur dan Tepi Barat.

Palestina berusaha mendirikan negara merdeka yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, wilayah-wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Hamas merebut Gaza dari pasukan Abbas pada 2007, setahun setelah kelompok militan Islam itu menang telak dalam pemilihan parlemen. Gaza berada di bawah blokade Israel-Mesir sejak saat itu.

(Susi Susanti)