JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia tidak lagi menggunakan pendekatan militer ke Papua, namun melakukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini dikatakan dia saat bertemu dengan Duta besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/1/2022).
"Sejak awal, pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer," kata Moeldoko.
"Pendekatan komprehensif jauh lebih dikedepankan, karena masalah pendidikan, masalah kesehatan dan kemiskinan harus kita selesaikan dan ini penting bagi Indonesia," lanjutnya.
Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Kembali Sambangi Papua, Ada Apa?
Untuk itu, lanjutnya, baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang isinya adalah percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang programnya dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Namun, Moeldoko tidak memungkiri adanya fenomena baru yang berkembang di Papua karena kelompok bersenjata mulai menyerang fasilitas umum seperti sekolah dan bahkan menargetkan penyerangan terhadap guru dan para dokter.
Baca juga: Jalin Komunikasi, Satgas Pamtas Yonif 126/KC Sambangi Tokoh Masyarakat di Perbatasan Papua
Ia pun mengatakan, bahwa persoalan ini tidak bisa diabaikan. Namun, walaupun begitu, pemerintah Indonesia mengirimkan tentara ke Papua untuk membantu pihak kepolisian, bukan untuk tujuan operasi militer. Moeldoko menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua adalah untuk pengamanan perbatasan.
"Sewaktu saya masih menjabat sebagai Panglima TNI, doktrin saya kepada prajurit saya adalah bahwa tentara yang akan berangkat ke Papua harus menaruh cangkul di depan, senjata dikalungkan belakang. Itu artinya pendekatan kesejahteraan adalah nomor satu," lanjutnya.