MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Empat tuntutan tersebut diantaranya yakni menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Meminta revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait upah minimum kota/kabupaten (UMK) dengan kenaikan antara 5 - 7 persen, dan meminta revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(Fahmi Firdaus )