JAKARTA - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, akan mengutamakan pendekatan yang berbasis pada musyawarah dan kesopansantunan.
“Seperti yang kerap diarahkan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya. Pendekatan demikian lah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” kata Jaleswari.
Hal ini Ia sampaikan dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (11/2) untuk membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas.
Jaleswari juga menambahkan, dengan model pendekatan yang mengutamakan local wisdom, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan dalam proses musyawarah terkait pembangunan Waduk Bener.
Baca juga: Atasi Konflik di Desa Wadas, Komnas HAM Bakal Jadi Fasilitator
Untuk menjamin proses pembangunan Waduk yang transparan dan berkeadilan, Pemerintah pun akan memberi akses kepada Komnas HAM untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM.
Baca juga: Komisi III DPR ke Desa Wadas, Harap Pro-Kontra Bendungan Bener Bisa Selesai dengan Baik
Pembangunan Waduk Bener terhambat karena adanya penolakan dari Warga Desa Wadas terhadap pembukaan lahan tambang andesit di desanya sejak 2017. Batuan andesit di desa tersebut akan dikeruk untuk bahan baku proyek pembangunan Waduk Bener yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN) Pemerintah.