Diduga Malapraktik, Bocah 12 Tahun Alami Kebutaan Usai Berobat di Puskesmas

PADANG - Berawal dari berobat iritasi mata ke Puskesmas Ulak Karang, seorang bocah 12 tahun di Padang, Sumatera Barat alami kebutaan usai diberi obat tetes telinga yang diberikan oleh pihak puskesmas. Merasa tak mendapat keadilan terkait pemulihan korban, orangtua korban pun meminta bantuan hukum ke LBH Padang atas kasus malapraktik.

Didampingi oleh pihak LBH Padang, bocah 12 tahun berinisial AK sudah 10 bulan tidak berani keluar rumah dan menahan rasa sakit di bola mata sebelah kirinya karena salah pemberian obat di Puskesmas Ulak Karang, Kecamatan padang Utara Kota Padang yang terletak di samping rumahnya.

Baca Juga:  Tragis! Pasien di Medan Tewas Diduga Akibat Kelalaian Perawat Salah Suntik Obat

Anak semata wayang dari pasangan Murniati dan Rici, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ini mengalami kebutaan di salah satu bola matanya usai berobat di puskesmas tersebut.

Siswa kelas 5 SD ini awalnya mengeluhkan gatal pada bagian matanya dan berobat ke puskesmas. Namun, setelah tiga hari kemudian, orangtua korban terkejut karena ternyata obat yang diberikan oleh dokter puskesmas ternyata obat tetes telinga, bukan obat tetes mata sehingga orangtua korban komplain ke puskesmas tersebut.

"Awalnya berobat ke puskesmas, anak ini gatal matanya ada kotoran, terus dibawa ke puskesmas dikasih obat tets telinga bukan obat mata, kenapa saya tahu saya tanya ke toko obat," ujar Muniarti.

Merasa tidak mendapat keadilan atas pemulihan mata anaknya, orangtua korban pun telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, Ombudsman, dan LBH Padang. Mereka berharap adanya pertanggung jawaban yang layak dari pihak puskesmas.

Baca Juga:  Viral! Dokter Kecantikan Main Game saat Perawatan Pakai Laser, Wajah Pasien Rusak Parah

Kasus ini pun sedang dalam penanganan pihak kepolisian Polresta Padang dan LBH Padang.

"Ada dugaan malapraktik, proses hukum pidana, dan itu sudah dilaporkan ke Polresta Padang. Kami ingin Polresta Padang mempercepat proses hukum. Kedua, penjatuhan sanksi administrasi," ujar Direktur LBH Padang Indira Suryani.

(Arief Setyadi )