Dorong Kesetaraan Akses Penanggulangan Bencana, BNPB: Perempuan Berisiko Meninggal Lebih Besar

Menurut Prasinta, kondisi itu terjadi karena perempuan dalam pandangan sosial masyarakat yang menempatkan dirinya di wilayah domestik sehingga berdampak pada minimnya akses sumber daya, informasi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan.

“Dengan demikian, bencana dan kerentanan yang dihadapi bukan terbentuk secara natural, tetapi dikonstruksikan secara sosial ataupun budaya,” ujar Prasinta.

Lebih lanjut Prasinta menjelaskan, banyak kita temukan para korban bencana dari kaum perempuan dalam posisi berada dekat dengan anak-anaknya atau berada di samping orang tua (lansia).

“Hal ini disebabkan karena naluri perempuan yang ingin melindungi keluarga dan anak-anaknya seringkali membuat mereka mengabaikan keselamatan diri sendiri sehingga kemampuan dirinya untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dan penyelamatan diri menjadi berkurang. Artinya secara kodrat perempuan itu selalu ingin melindungi anak-anak dan anggota keluarga lainnya,” jelasnya.

Baca juga: Menko PMK Pastikan Pengungsi Gempa Sumbar Dapat Bantuan Rp500 Ribu Perbulan

Untuk itu, diperlukan ragam kegiatan pemberdayaan perempuan agar bisa mengurangi risiko bencana dan strategi penanganan bencana secara holistik dengan tidak mengenyampingkan responsif gender yang berbasis kepada hak korban, dimulai dari tahap tanggap darurat sampai tahap pemulihan dan rekonstruksi sehingga jumlah korban dapat dicegah atau dikurangi dan hak-hak korban jiwa maupun korban selamat juga terlindungi.

Baca juga: Banjir Serang, 2 Orang Tewas dan 2 Lainnya Masih Hilang

Ia menambahkan dengan keluarnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana menjadi perangkat penting mengintegrasikan pendekatan gender di bidang penanggulangan bencana.