JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron hadir langsung dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Pemda se-Provinsi Bangka Belitung. Dalam kesempatan itu, Ghufron mengingatkan tugas Pemda untuk mengelola anggaran dan membelanjakannya secara transparan dan akuntabel.
"Serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari rakyat dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat," tegas Ghufron melalui keterangan resminya, Rabu (9/3/2022).
Lebih lanjut, Ghufron juga mengingatkan kepada kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bergandeng tangan mewujudkan pemerintahan Babel Raya yang adil, makmur, tanpa korupsi. Hal itu, kata Ghufron, perlu komitmen dan koordinasi dari seluruh elemen pemerintah maupun penegak hukum di Babel.
“Tujuan koordinasi ini adalah supaya kita satu visi yang sama yaitu Babel Raya. Kedua untuk memahami posisi dan konsisten dengan posisi masing-masing, dan ketiga saling menguatkan," katanya.
Ghufron juga menjelaskan beberapa jenis dan bahaya korupsi yang harus dihindari setiap kepala daerah, aparat penegak hukum serta pejabat negara lainnya. Ia meminta agar fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus diperkuat sebagai fungsi kontrol.
"APIP adalah pengerem Bapak/Ibu, yang akan mengingatkan potensi dan risiko korupsi," terangnya.