Wanita Diduga Poliandri di Cianjur Diusir, Menteri PPPA Kecam Tindakan Warga Main Hakim Sendiri

JAKARTA - Tindakan warga Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang mengusir perempuan berinisial N (28 tahun) yang diduga melakukan poliandri dikecam Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang merasa prihatin dan menyayangkan tindakan main hakim yang menurutnya tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun.

"Semestinya sebagai warga negara yang baik dan memiliki aturan hukum, aksi main hakim sendiri (eigenrichting) tidak perlu dilakukan dengan alasan apapun. Justru dalam kejadian yg menimpa N ini perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. kata Menteri PPPA Bintang dikutip dalam laman resminya, Rabu,(18/05/2022).

Bintang mengatakan tindakan main hakim sendiri merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Sebagaimana melihat hukum yang berlaku, perbuatan warga desa setempat dapat dikenakan Pasal 406 KUHP tentang penghancuran atau perusakan barang.

Selain Pasal 406 ayat (1) KUHP, dapat juga dikenakan Pasal 170 KUHP jika terbukti adanya kekerasan yang dilakukan bersama-sama (pengeroyokan)

Selain itu, Poliandri sendiri, lanjut Bintang disebutkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa negara menyatakan asas perkawinan Indonesia adalah monogami. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 yaitu “pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Meskipun dalam ayat (2) mengatur mengenai ketentuan poligami, yaitu “Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Sedangkan untuk ketentuan sebaliknya (terkait poliandri) tidak diatur dalam UU Perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian, Menteri PPPA meminta masyarakat lebih bijak untuk mendengarkan dan mengetahui terlebih dahulu alasan N melakukan poliandri secara diam – diam, entah itu karena N mengalami KDRT, faktor ekonomi, dan lain sebagainya.