Mendagri Targetkan Pembangunan Daerah Perbatasan Fokus Wilayah Papua pada Tahun Depan

PAPUA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menargetkan pembangunan perbatasan pada tahun depan difokuskan di wilayah Papua. Sebelumnya, pembangunan daerah perbatasan dilakukan di Natuna dan saat ini di Pulau Miangas.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala BNPP Tito Karnavian saat pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Selasa (24/5/2022).

Hadir dalam pencanangan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut.

Menurut Tito, pencanangan Gerbangdutas 2022 yang mengangkat tema “Pembangunan Perbatasan Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan pemerataan pembangunan di perbatasan khususnya di Pulau Miangas.

Baca juga: Mendagri Larang Pencantuman Gelar pada Data Kependudukan, Dispendukcapil Jombang Sosialisasi

Apalagi, Miangas termasuk dalam Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk yang menjadi prioritas dalam penanganannya karena lokasinya berbatasan langsung dengan Filipina. "Semua perbatasan kita bangun, tahun lalu fokus Natuna, sekarang fokus Miangas, tahun depan arah Papua," katanya.

Baca juga: Mendagri Tito Sebut Pemilihan 5 Pj Gubernur Berlangsung Demokratis

Mantan Kapolri ini menyebut, pemerintah akan terus melakukan pembangunan di wilayah perbatasan. Sebab, daerah yang maju dan berkembang akan berdampak pada pertahanan. "Inikan kita tahu daerah yang rentan crossing maka kita perkuat pembangunan dan ini akan ikut berdampak pada pertahanan," ujarnya.

Tito menyebut, kegiatan pembangunan kawasan perbatasan negara pada 2022 ini akan dilaksanakan di 222 kecamatan lokasi prioritas di 54 kabupaten dan kota pada 15 provinsi.

Senada, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) adalah komitmen pemerintah dalam pembangunan nasional di perbatasan.

"Perbatasan itu rawan, kadang kala kita lebih miskin dari daerah sebelah, kadangkala ada penyelundupan, ada konflik, ada pelanggaran hukum," katanya.

Baca juga: Ini Nama 5 Pj Gubernur yang Akan Dilantik Mendagri Besok

(Fakhrizal Fakhri )