Kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Xinjiang Tidak Menghasilkan Solusi

CHINA - Kelompok Hak Asasi Manusia di Uighur dan negara lain menyatakan kekecewaan dengan hasil perjalanan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Ke China.

Kelompok hak asasi manusia telah menuntut China untuk memberikan akses penuh kepada PBB agar mereka dapat berbicara langsung kepada muslim Uighur dan minoritas lain.

(Baca juga: Dokumen Kepolisian Ungkap Penahanan Massal Muslim Uighur di China, Termasuk Kebijakan Tembak di Tempat)

Melansir Radio Free Asia (RFA), Kamis (2/6/2022) selama kunjungan Komisaris Tinggi PBB, China telah menekan kaum Uighur dan orang terdekat untuk tidak membicarakan tentang kamp ini.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa kunjungan ini akan digunakan sebagai kampanye dan memungkinkan pembenaran atas tindakan China terhadap 1,8 juta etnis minoritas yang ditahan.

Pada konferensi pers hari Sabtu (28/5), Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet memang berada di China tetapi bukan untuk penyelidikan resmi atas situasi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), meskipun dia mengaku tidak diawasi oleh pihak China.

Meski tidak diawasi, akses Bachelet di China dibatasi karena Beijing mengatur untuk bepergian dengan sempit guna pencegahan Covid-19 dan tidak melibatkan pers.

Bachelet juga menambahkan bahwa ia telah memperingati China agar menghindari tindakan semena mena terhadap kaum Uighur. Dan meninjau kembali kebijakan agar sesuai dengan standar hak asasi Internasional.

“Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontra terorisme dan deradikalisasi yang diterapkan secara luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya," katanya.

Presiden Kongres Uighur Dunia (WUC), Dolkun Isa, memperingatkan bahwa kunjungan perdana Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam hampir dua dekade hanya akan memperkuat argumen China atas tindakannya.

“Seperti yang ditakuti sebelumnya, Komisaris Tinggi telah menyia-nyiakan kesempatan bersejarah untuk menyelidiki genosida Uighur dan memberikan keadilan kepada orang-orang Uighur," kata Isa.

“Komisaris Tinggi telah merusak kredibilitas kantornya dengan menyelaraskan dengan keinginan China dan melakukan kunjungan yang sama sekali tidak membahas keadilan bagi Uighur dan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab,” lanjut Isa.

Kongres Uighur Dunia (WUC) mengatakan daftar polisi atau dikenal sebagai File Polisi Xinjiang yang baru dirilis terdapat 10.000 lebih orang Uighur yang ditahan. Hal ini menjadi peringatan bahwa untuk mengumpulkan bukti kebijakan China yang menargetkan orang-orang Uighur harus menjadi upaya internasional yang mendesak.

“Berkas Polisi Xinjiang, demikian sebutannya, mengingatkan dunia akan kekejaman dan genosida pemerintah China terhadap warga Uighur," kata Isa.

“Bagi Uighur, ini bukan berita baru mengingat ini adalah kenyataan sehari-hari kehidupan Uighur ditahan di kamp konsentrasi abad ke-21, di mana mereka mengalami segala bentuk penyiksaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, kerja paksa dan sterilisasi,” tambahnya.