Masa Kampanye Jadi 75 Hari, Mendagri Sebut Kurangi Potensi Konflik

Kemudian, kata Tito, yang juga menjadi sorotan dalam pembahasan Pemilu 2024 ini adalah masalah anggaran, prinsipnya pemerintah akan mendukung namun ada hal-haltertentu yang perlu dirasionalisasikan. Misalnya soal pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi dan juga konflik bersenjata di Ukraina tentu sulit. Sehingga, pihaknya mendorong daerah membantu menyiapkan sarana prasarana.

Lalu, sambung dia, masalah insentif penyelenggara pemilu ad hoc yang dinaikkan. Pemerintah tidak masalah jika honor petugas ad hoc dinaikkan dari Rp 500 ribu/bulan menjadi Rp 1,5 juta. Tapi, pihaknya mengkritisi usulan tunjangan kinerja dari Rp 50 juta ke Rp 150 juta, sementara di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 200% atau menjadi Rp 250 juta. Jika dikalikan dengan jumlah kabupaten/kota ditambah dengan provinsi yang jumlahnya 548, maka lonjakannya akan tinggi sekali.

“Yo mbok jangan 100% naiknya, jangan 150% naiknya, kalau naiknya mungkin 50% mungkin masih bisa diterima. Nah ini juga tolong kita hitung betul kemampuan fiskal kita, belum lagi ada program-program strategis yang lain. Saya kira beda kenaikannya 50% dari tunjangan kinerja kita dari para penyelenggara pemilu,” tandas Tito.

Baca juga: Tok! Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Disepakati 75 Hari

(Fakhrizal Fakhri )