MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Dewan Pers bekerja sama dengan semua konstituen akan melakukan pelatihan dan diskusi informasi pemilu, baik pilkada maupun pilpres, untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.
(Baca juga: Ketua Dewan Pers Akui Banyak Media Abal-Abal yang Bikin Repot)
“Dewan Pers memiliki orientasi dan program khusus. Salah satunya adalah pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial nasional di tengah dinamika tahun-tahun politik 2022-2025 dengan pemilu 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024,” kata anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, dilansir dari situs resmi Dewan Pers, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, dalam pelaksanaan pemilu yang merupakan pesta demokrasi nasional akan senantiasa menghasilkan pilihan atas ekspresi setiap individu yang telah memiliki hak pilih. Terkadang, pilihan politik dalam kontestasi yang sebenarnya wajar dalam upaya menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan bangsa itu sering terjadi gesekan.
“Bahkan kenyataannya saat ini menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Untuk itu, peran media sangat penting dalam menjaga pola hubungan antar anak bangsa. Salah satu yang bisa membantu terciptanya kehidupan demokrasi yang baik dalam menjaga dinamika politik di masyarakat adalah adalah media massa,” ujar Sapto.
Namun ia belum menjelaskan kapan kira-kira pelaksanaan pelatihan dan diskusi media untuk menyongsong pemilu 2024 tersebut. Dewan Pers masih akan merumuskan rencana tersebut agar nanti berjalan matang dan lancar.
Sapto melanjutkan, bahwa dalam dinamika politik yang memanas, banyak aduan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan lembaga-lembaga lain.
Sehubungan dengan hal ini, Dewan Pers akan segera melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar yang berhubungan dengan pemberitaan media dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan pers atau melalui jalur di Dewan Pers.
Masih kata dia, produk literasi yang berkualitas akan dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis yang berkualitas. Oleh karena itu, sejak tahun lalu, pemerintah melalui Dewan Pers memberikan subsidi untuk pelatihan wartawan.
Dari total anggaran Dewan Pers sekitar Rp45 miliar, 65 persen dialokasikan untuk tugas dan fungsi Dewan Pers. Sedangkan sekitar 40 persen anggaran untuk pendidikan wartawan, termasuk UKW.
“Sampai semester pertama 2022 ini, dari target 1.700 jurnalis yang ikut uji kompetensi, sudah terlaksana 850 peserta atau 50%. Sisanya diselesaikan di semester berikutnya sehingga kegiatan Dewan Pers untuk program ini sudah on the right track,” kilahnya.
Dengan semakin meningkatnya kualitas wartawan dan media sebagai platform yang menampilkan produknya, kata dia, maka diharapkan pengaduan akan menurun.
Dewan Pers saat ini juga tidak hanya menunggu pengaduan, tapi proaktif untuk memperingatkan media yang menulis informasi tetapi mengabaikan etika jurnalistik, terutama berkaitan dengan norma susila dan seksualitas. Tujuannya, ungkap Sapto, untuk menciptakan informasi yang lebih sehat di masyarakat.
“Kami harap setelah UKW yang diuji oleh tenaga-tenaga penguji profesional akan membuat para wartawan dari provinsi ini semakin berkualitas dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik. Saya yakin kawan - kawan jurnalis dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan mendapat hasil yang maksimal dalam UKW ini, dan menjadi jurnalis yang berkompeten,” pungkasnya.
Pelatihan tersebut juga akan melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Selanjutnya ada Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
(Fahmi Firdaus )