Bahkan banyak dari DTKS 2020, kata Mensos Risma masih belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan DTKS 2020.
"Saya harus bantu membenarkan DTKS Oktober 2020. Saya baru selesai membetulkan akhir April 2021. Jawabnya gitu saja lah,"ujarnya.
Diketahui, temuan BPK sebesar Rp6 Triliun berasal dari total anggaran Kemensos tahun 2021 senilai Rp120 Triliun. Kemensos pun sudah menindaklanjuti temuan tersebut.
Dengan rincian, Rp5,4 Triliun sudah dikembalikan ke kas negara dengan berbagai pertanggungjawaban untuk penggunaan nya. Sementara sisanya akan ditindaklanjuti selama 60 ke depan.
(Awaludin)