Hary Tanoe Ungkap Alasan Partainya Diberi Nama Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo memaparkan alasan mengapa ia memberi nama partainya, Perindo.

Ia menyebutkan, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mencapai Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

BACA JUGA:Lantik Mahyudin, Hary Tanoe: Beliau Sangat Paham Orientasi Perjuangan Partai Perindo 

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan persatuan dan kesatuan Indonesia yang memiliki beragam suku dan agama.

"Itulah kenapa nama partai kita adalah namanya Partai Persatuan Indonesia yang disingkat Perindo, untuk selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa itu harus terjadi itu harus diwujudkan agar cita-cita kemerdekaan itu bisa kita peroleh," kata Hary Tanoe dalam acara Pelantikan Mahyudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo, Sabtu (27/8/2022).

BACA JUGA:Kawal Kebangkitan Ekonomi, Perindo Malang Latih Pelaku UMKM Promosi Produk 

Hary Tanoe melanjutkan, maka dari itu tagline yang dipilih Partai Perindo adalah untuk Indonesia sejahtera. Sebagaimana diketahui, di Indonesia masih terjadi ketimpangan kesejahteraan di berbagai sektor.

"Kesejahteraan harus diwujudkan terlebih dahulu agar persatuan dan kesatuan bisa kokoh khususnya di Indonesia yang kita tahu semua jauh dari sempurna, masih banyak ketimpangan kesenjangan sosial baik dari sisi kesejahteraan pendidikan dan lain sebagainya," ucapnya.

Untuk itu, dengan bergabungnya Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo akan semakin meningkatkan elektabilitas Partai Perindo dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dengan lolosnya Partai Perindo ke parlemen, akan membuat Partai Perindo bisa berbuat banyak demi kepentingan masyarakat Indonesia.

"Untuk mampu mewujudkan itu tidak ada cara lain bahwa kita harus memiliki wakil yang cukup di legislatif dan eksekutif, karena untuk mewujudkan hal tersebut kita harus mampu untuk ikut ambil bagian penting di dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan," ujarnya.

"Dan itu adalah ranah daripada legislatif dan eksekutif yang merupakan produk atau hasil daripada proses politik," tandasnya.

(Arief Setyadi )