Terkait Reformasi Hukum, Mahfud MD Bakal Diskusi dengan Para Pakar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, dirinya akan bertemu dengan para pakar untuk membahas mengenai reformasi hukum.

Reformasi hukum merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi kepada Mahfud usai Hakim Agung Sudrajad ditetapkan kasus dugaan suap perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Nantilah saya masih akan diskusi hari Selasa. Saya akan undang para pakar untuk membicarakan itu, karena itu terkait dengan berbagai instrumen hukum yang didata tak bisa instan," kata Mahfud di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

 BACA JUGA:KPK Geledah 4 Lokasi Cari Bukti Tambahan Suap Hakim MA

Mahfud mengatakan, pihaknya tidak akan mencampuri MA terkait Hakim Agungnya yang korupsi.

"Kita tidak akan mencampuri MA tapi sejauh mana pemerintah punya instrumen hukumnya sendiri berdasarkan batas-batas seusai UU," jelasnya.

 BACA JUGA:Hakim MA Jadi Tersangka, KPK Identifikasi Kelemahan Lembaga Peradilan

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum. Hal tersebut dilakukan usai ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA.

"Yang kedua memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi meminta masyarakat untuk mengikuti dan mengawal kasus suap yang telah mentersangkakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya.

"Dan itu saya sudah perintahkan kepada Menko polhukam. Jadi silakan tanyakan ke pak menko polhukam. Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK," tegasnya.

(Awaludin)