KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Kamis (1/11) bahwa diskusi tentang susunan kabinet menteri hampir selesai dan dia berharap pengumuman akan segera diumumkan.
Anwar, yang merupakan ketua Pakatan Harapan (PH), juga membenarkan bahwa Raja Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah memberinya audiensi di Istana Negara pada pukul 08.00 pada Jumat (2/12/2022).
“Saya minta maaf karena harus buru-buru menyelesaikan semua masalah dengan semua pihak komponen karena kita harus segera membentuk Kabinet dan mendapat persetujuan Raja,” terangnya.
“Saya berharap bisa mengumumkannya dalam waktu dua atau tiga hari ke depan,” katanya seperti dikutip Bernama pada sesi temu sapa di Selangor, pada Kamis (1/12/2022) malam. Acara tersebut disiarkan langsung di halaman Facebook-nya.
Baca juga: Hindari Kebocoran Keuangan dan Korupsi, PM Malaysia Anwar Ibrahim Rangkul PNS Bekerja Sama
Pada Jumat (2/12/2022) pagi, Anwar terlihat memasuki Istana Negara pada pukul 08.22 oleh media lokal. Dia meninggalkan istana nasional sekitar pukul 09.15 pagi.
Menurut Bernama, Anwar dijadwalkan bertemu dengan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta di Perak pada pukul 10.00 waktu setempat.
Setelah itu dijadwalkan untuk jalan-jalan dan temu sapa di Pasar Tanjung Rambutan, mengunjungi lokasi Klinik Kesehatan Manjoi serta salat Jumat dan menghadiri Kenduri Rakyat di Masjid Muhammad Al Fateh di Taman Jati, Ipoh.
Pekan lalu, Anwar mengatakan bahwa dia akan merampingkan Kabinet dan menghapus penunjukan menteri Kabinet sebagai bentuk penghargaan.
Pemerintahan sebelumnya di bawah Ismail Sabri Yaakob memiliki Kabinet yang terdiri dari 31 menteri dan 38 deputi.
Pada Senin (28/11/2022), setelah rapat dewan kepresidenan PH, Anwar ditanya oleh wartawan apakah dia telah menyelesaikan pemilihan anggota Kabinetnya.
“Prosesnya adalah setiap orang dapat memberikan pandangan mereka tetapi mereka menyerahkan kepada saya untuk membuat keputusan akhir,” ujarnya.
Anwar juga ditanya apakah dia akan mempertimbangkan pandangan organisasi non-pemerintah tertentu untuk tidak mempertimbangkan anggota parlemen dengan kasus pengadilan yang sedang berlangsung di Kabinetnya, termasuk Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi.
“Itu pandangan yang kami pertimbangkan. Tapi dari segi hukum, baru setelah ada putusan (akan berpengaruh). Selebihnya, akan kami pertimbangkan,” lanjutnya.
BN kini menjadi bagian dari pemerintah persatuan yang dipimpin Anwar, yang juga terdiri dari PH, Gabungan Parti Sarawak (GPS) dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) di antara mitra lainnya.
Dalam konferensi pers pertamanya setelah dilantik sebagai PM ke-10 Malaysia pada 24 November lalu, Anwar mengatakan mosi kepercayaan akan diajukan ke parlemen pada 19 Desember mendatang untuk mengakhiri pertanyaan tentang legitimasi pemerintahannya.
(Susi Susanti)