MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengklaim telah mengklarifikasi terkait penyataan Kemenkeu berisikan iblis dan setan. Ia merasa, polemik pernyataan itu telah selesai.
Di sisi lain, Adil menegaskan sejatinya lontaran iblis dan setan itu bukanlah pernyataan, melainkan pertanyaan.
BACA JUGA:Dianggap Angker, Bus Berlogo PDIP Dibakar Bocah SD di Blitar
"(tanggapan kemenkeu iblis) sebetulnya itu sudah selesai, itu bukan pernyataan, tetapi pertanyaan pas rapat," kata Adil saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
Adil pun menegaskan bahwa pernyataan itu telah diklarifikasi langsung ke Kemenkeu. Kendati begitu, ia merasa tak menyesal telah melontarkan pertanyaan iblis dan setan kepada Kemenkeu.
BACA JUGA:Tersangka dan Korban Pembunuhan Wanita dalam Karung di Bogor Pasangan Selingkuh
"Saya sudah sampaikan semuanya, jadi tidak ada masalah. Menyesal enggak, itu pertanyaan kok nyesal, gimana?" terang Adil.
Sebelumnya, Adil menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Ia juga mengancam akan bergabung ke Malaysia. Hal itu ia sampaikan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022).
Mulanya, Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aidil mempertanyakan hal itu di depan Kemenkeu.
Adil menjelaskan pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak USD60 per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi USD100 per barel.
"Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari dan ini kenaikan yang cukup signifikan," tuturnya.
Adil pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti. "Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," katanya.
(Nanda Aria)